Day: September 30, 2019

Mundur Jabatan Di Tengah Polemik Hukum:Yasonna H. Laoly

Berita yang ramai beredar pada Jum’at malam (27/09) terkait mundurnya menteri hukum dan hak asasi manusia, yasonna H Laoly kini sudah di konfirmasi sendiri oleh beliau.

Bukan karena konflik dan kecaman dari masyarakat Indonesia yang menolak hokum baru yang telah di buat dalam UU KPK dan RUU KUHP, namun Yasonna mengundurkan diri sebab dirinya telah lolos seleksi anggota DPR 2019-2024 Sumatera Utara.

Karena pelantikan akan di lakukan pada 1 oktober mendatang, Yasonna memiliki mengundurkan diri dari kabiner kerja Jokowi

Pada pemilu legislative 2019 lalu, menteri Hukum dan HAM ini menjadi calon legislating PDI-P dari dapil Sumatera Utara I

Seperti yang di ketahui bahwa pembantu presiden atau menteri tidak boleh memiliki rangkap jabatan pada lembaga pemerintahan, maka dari itu Yasonna mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 September 2019

Hal itu pun telah di benarkan oleh Kepala Biro Humas Kemenkumham, Bambang Wiyono.

Saat di Tanya oleh awak media, Bambang menjelaskan peraturan di Indonesia tidak memperbolehkan adanya rangkap jabatan sesuai dengan pasal 23 UU No. 29 tahun 2008

Dalam surat yang di tulis oleh Yasonna, dia memohon pengunduran dirinya terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019 bertepatan dengan pelantikan anggota DPR

Tak lupa, dalam suratnya Yasonna mengucapkan terimakasih kepada Presiden karena telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada dirinya selama dia menjabat sebagai menteri hokum dan ham.

Kemudian dirinya juga minta maaf apabila selama menjabat memiliki banyak kekuarangan dan kelemahan.a

Polemik Isu Hukum Yang Belum Usai

Bagi sebagian masyarakat yang tidak tahu, tentu berita ini cukup mengejutkan dan memunculkan kesalahpahaman terkait berita pengunduran dirinya.

Pasalnya tak banyak yang tahu jika dirinya mengikuti selesksi DPR di dapil Sumatera Utara I.

Sebagian masyarakat saat ini justru sedang menyoroti menteri kemenkumham ini atas peraturan hokum yang baru saja di buat dan menimbulkan berbagai kontroversi, yakni UU KPK , RKUHP, dan RUU pemasyarakatan.