Mundur Jabatan Di Tengah Polemik Hukum:Yasonna H. Laoly

Mundur Jabatan Di Tengah Polemik Hukum:Yasonna H. Laoly

Berita yang ramai beredar pada Jum’at malam (27/09) terkait mundurnya menteri hukum dan hak asasi manusia, yasonna H Laoly kini sudah di konfirmasi sendiri oleh beliau.

Bukan karena konflik dan kecaman dari masyarakat Indonesia yang menolak hokum baru yang telah di buat dalam UU KPK dan RUU KUHP, namun Yasonna mengundurkan diri sebab dirinya telah lolos seleksi anggota DPR 2019-2024 Sumatera Utara.

Karena pelantikan akan di lakukan pada 1 oktober mendatang, Yasonna memiliki mengundurkan diri dari kabiner kerja Jokowi

Pada pemilu legislative 2019 lalu, menteri Hukum dan HAM ini menjadi calon legislating PDI-P dari dapil Sumatera Utara I

Seperti yang di ketahui bahwa pembantu presiden atau menteri tidak boleh memiliki rangkap jabatan pada lembaga pemerintahan, maka dari itu Yasonna mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 September 2019

Hal itu pun telah di benarkan oleh Kepala Biro Humas Kemenkumham, Bambang Wiyono.

Saat di Tanya oleh awak media, Bambang menjelaskan peraturan di Indonesia tidak memperbolehkan adanya rangkap jabatan sesuai dengan pasal 23 UU No. 29 tahun 2008

Dalam surat yang di tulis oleh Yasonna, dia memohon pengunduran dirinya terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019 bertepatan dengan pelantikan anggota DPR

Tak lupa, dalam suratnya Yasonna mengucapkan terimakasih kepada Presiden karena telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada dirinya selama dia menjabat sebagai menteri hokum dan ham.

Kemudian dirinya juga minta maaf apabila selama menjabat memiliki banyak kekuarangan dan kelemahan.a

Polemik Isu Hukum Yang Belum Usai

Bagi sebagian masyarakat yang tidak tahu, tentu berita ini cukup mengejutkan dan memunculkan kesalahpahaman terkait berita pengunduran dirinya.

Pasalnya tak banyak yang tahu jika dirinya mengikuti selesksi DPR di dapil Sumatera Utara I.

Sebagian masyarakat saat ini justru sedang menyoroti menteri kemenkumham ini atas peraturan hokum yang baru saja di buat dan menimbulkan berbagai kontroversi, yakni UU KPK , RKUHP, dan RUU pemasyarakatan.

Berbagai aksi penolakan muncul setelah hokum tersebut di kaji oleh masyarakat luas yang terdiri dari para civitas akademika, para ahli, pengamat hokum, dan lain lain.

Hal yang paling ramai di bicarakan adalah terkait UU KPK yang sudah di sahkan pada rapat paripurna 17 September lalu.

Protes dan penolakan terus berlanjut karena menilai KPK tengah di lemahkan oleh DPR dan pemerintah.

Pembuatan UU KPK yang di nilai terburu buru yakni dalam dua minggu saja sebelum akhirnya di sahkan tanpa melibatkan masyarakat dan para pemimpin KPK dan juga pasal pasal yang di buat secara tersirat membuat kinerja KPK di batasi dan di lemahkan

Menanggapi aksi protes dan penolakan masyarakat ini pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda pengesahan RKUPH dan UU pemasyarakatan.

Yasonna sendiri sebelumnya menegaskan bahwa Presiden tidak akan mengeluarkan perpu untuk mencabut KPK.

Namun melihat respon dari aksi massa yang terdiri dari mahasiswa  menuntut dan mengancam tidak akan berhenti sebelum tuntutan mereka di penuhi, yakni mencabut UU KPK dan RKHUP, dan mengkaji ulang/ membuat Perpu.

Pada akhirnya setelah melakukan pertemuan dengan perwakilan dari berbagai kalangan, Presiden menyampaikan bahwa dirinya tengah mempertimbangkan untuk menerbitkan perpu KPK.

Tentunya hal tersbut butuh kalkulasi dan pertimbangan yang matang karena menyangkut kehidupan politik Indonesia kedepannya.

“akan kami kalkulasi, kami hitung, perimbangakan, terutama dari sisi politiknya.” Ujar Jokowi setelah selesai melakukan pertemuan pada Kamis, 26 September 2019

Sementara aksi demo dan penolakan masih terus berlanjut dari mahasiswa, siswa pelajar, hingga aksi mujahid 212 pada hari ini(28/9)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.